Humas IAIN Parepare - IAIN Parepare sukses menjadi tuan rumah Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHUTARI) ke-VIII tahun 2025. Kegiatan yang dirangkaikan dengan seminar nasional ini berlangsung pada, Rabu (1/10/2025) di lantai 4 Gedung Perpustakaan IAIN Parepare. Selain konferensi, acara ini juga menghadirkan agenda call for paper yang melibatkan akademisi dan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.
Sebanyak 33 naskah artikel dari 35 penulis resmi masuk dalam sesi call for paper . Tema besar yang diusung adalah “Konfigurasi Demokrasi dan Hukum dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045”. Menariknya, mayoritas karya yang masuk merupakan hasil kolaborasi mahasiswa bersama dosen pembimbing.
Seluruh naskah yang terkumpul melewati proses seleksi ketat. Tim reviewer berasal dari berbagai jurnal mitra, di antaranya SULTAN: Riset Hukum Tata Negara (IAIN Parepare), El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan (UIN Ponorogo), Negrei: Academic Journal of Law and Governance (IAIN Curup), Jurnal El-Thawalib (UIN Padang Sidempuan), dan JIL: Journal of Indonesian Law (UIN Salatiga). Artikel yang lolos seleksi akan diterbitkan dalam prosiding serta jurnal mitra.
Selain sesi presentasi, konferensi juga menghadirkan diskusi panel dengan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum tata negara. Panitia juga mencatat tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah. Beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta turut serta, mulai dari Aceh hingga Papua. Hal ini menunjukkan bahwa isu demokrasi dan hukum tidak hanya menjadi perhatian di pusat, tetapi juga di daerah.
Salah satu peserta call for paper, Indah, menyebut bahwa kesempatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan riset. “Rata-rata paper yang dikirim merupakan hasil penelitian mahasiswa bersama dosen. Ini menggambarkan kemajuan dunia kepenulisan dan penelitian ilmiah yang begitu cepat,” ungkapnya.
Menurut panitia, tiga naskah artikel dari IAIN Parepare menjadi sorotan karena berhasil dipresentasikan langsung dalam forum konferensi. Ketiga naskah tersebut mengangkat isu seputar konstitusionalitas pemilu, reformasi birokrasi, dan peran perguruan tinggi dalam mendukung demokrasi partisipatif. Presentasi ini mendapat perhatian lebih karena dinilai relevan dengan tantangan hukum dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045.
Konferensi APHUTARI ke-VIII tidak hanya menjadi ajang diskusi akademik, tetapi juga wahana memperkuat jejaring antarperguruan tinggi. Melalui publikasi bersama dan forum ilmiah, diharapkan muncul sinergi yang dapat memperkuat posisi hukum tata negara dan administrasi negara sebagai fondasi demokrasi di Indonesia. Prof. Syaifullah menjelaskan bahwa pertemuan tahunan ini digagas agar semua pihak yang hadir dapat memberikan kontribusi nyata. Hal ini penting karena setiap pertemuan berkeinginan menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif, terutama bagi peningkatan mutu akreditasi program studi HTN.
Ketua APHUTARI, Prof. Syaifullah, menegaskan komitmen asosiasi untuk terbuka terhadap kolaborasi. "Kami membuka tangan untuk semua pihak yang ingin berkontribusi untuk kemajuan APHUTARI," tuturnya, menekankan bahwa kemajuan harus dicapai melalui sinergi. Ia menutup sambutannya dengan mengungkapkan alasan kuat memilih Parepare sebagai tuan rumah, yaitu harapan agar kota kelahiran B.J. Habibie ini dapat melahirkan “Habibie yang lain” sosok intelektual yang terinspirasi dari perjuangan Habibie menuntut ilmu di negara-negara maju.
Dengan hadirnya 33 naskah, termasuk tiga karya unggulan dari tuan rumah, kegiatan ini menegaskan bahwa dunia akademik hukum di Indonesia terus bergerak maju. Semoga hasil forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi menjelang Indonesia Emas 2045. (ifs/mif)