Kerja Sama dengan UNM, Faktar Dukung Merdeka Belajar

Humas IAIN Parepare- Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare mengadakan kunjungan kerja, Kamis (16/12/2021) untuk menjajaki kerja sama dengan pihak Universitas Negeri Makassar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Wakil Rektor IV bidang kerjasama UNM.
Rombongan Fakultas Tarbiyah dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. H. Saepudin, M.Pd didampingi oleh Kabag TU Syarifuddin, MM, perwakilan Ketua Prodi Dr. Buhaerah, M.Pd dan panitia pelaksana.

Rombongan diterima oleh Wakil Rektor IV bidang kerja sama Dr. Ir Ichsan Ali,M.T, dan Kasubag bidang kerjasama Universitas Negeri Makassar Nilma Wiryanti Tenriuji, S.S.

Wakil Rektor IV Dr. Ir. M. Ichsan Ali, M.T. menyambut baik niat untuk melakukan kerja sama antar kedua lembaga, terlebih lagi dalam mendukung program Kementerian Pendidikan “Kampus Merdeka” sehingga mendorong berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam rencana kerja sama adalah serapan alumni UNM cukup besar sebagai tenaga dosen di lingkup IAIN Parepare.

Lebih lanjut, Dekan Faktar menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak UNM atas respon positif telah menyambut kedatangan rombongan Fakultas Tarbiyah.

“Untuk peningkatan mutu pendidikan dan kelembagaan demi terwujudnya visi dan misi fakultas yang telah dicanangkan, UNM menjadi salah satu kiblat pendidikan di Indonesia Timur yang berkaitan dengan penyelenggaraan program studi, kurikulum, struktur kelembagaan, hingga implementasi kebijakan Merdeka Belajar (MBKM),” ungkap Saepudin.

“Di samping itu, UNM memiliki fakultas keguruan yang terdiri dari beberapa program studi yang sama dengan yang ada di Fakultas Tarbiyah sehingga Fakultas Tarbiyah perlu menimba ilmu, pengalaman dan prestasi yang telah ditorehkan UNM di tingkat regional, nasional dan internasional,” lanjutnya.

Olehnya itu, Dekan Faktar sangat berharap kegiatan penjajakan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara IAIN Parepare dan Universitas Negeri Makassar yang nantinya menjadi payung hukum dalam pelaksanaan MoA dan LoA. (Aras/Mif)