Regulasi Baru, SKP Dinilai dengan Sistem Manajemen Kinerja

Humas IAIN Parepare— Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup IAIN Parepare mengikuti Workshop Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Auditorium IAIN Parepare, Rabu (26/01/2022).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor II IAIN Parepare Sudirman L. “Workshop ini dilaksanakan karena adanya PP No. 30 tahun 2019 dan Permen PANRB No. 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS,” tutur Sudirman. Hadir tiga narasumber, yakni Kepala bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Kantor Regional IV BKN Makassar Andi Anita Asda, Analis Pengembangan Kompetensi pada Kantor Regional IV BKN Makassar Nur Arifah Rahmah dan Analis Kinerja pada Kantor Regional IV BKN Makassar Satriani.

Dalam workshop ini dibahas berbagai hal terkait SKP mulai dari aturan hingga teknis. Andi Anita Asda menjelaskan penilaian kinerja dilakukan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

“Penilaian kinerja salah satu proses rangkaian dalam sistem manajemen kinerja PNS. Tugas individu itu seharusnya mendukung tujuan organisasi, SKP akan dilaporkan setiap enam bulan sekali (per semester, red),” ucapnya.


Lebih lanjut, Andi Anita Asda mengungkapkan penyusunan rencana SKP berjenjang dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi dan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja.


Selain itu, sistem manajemen kinerja PNS berdasarkan lima prinsip di antaranya. Pertama, objektif, yaitu penilaian capaian sebenarnya sesuai keadaan yang sebenarnya. Kedua, terukur, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas. Ketiga, akuntabel, yakni seluruh hasil capaian harus bisa dipertahankan oleh pejabat berwenang. Keempat, partisipatif, yaitu seluruh hasil penilaian kinerja harus melibatkan penilaian dan yang dinilai. Kelima, transparan, yakni seluruh proses dan hasil penilaian dilakukan secara terbuka dan tidak rahasia. (aen/Mif)