Songsong Pemilu 2024, Kuliah Umum Fakshi Bahas Kesadaran Politik

Songsong Pemilu 2024, Kuliah Umum Fakshi Bahas Kesadaran Politik

Humas IAIN Parepare — Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam (Fakshi) IAIN Parepare Kembali menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Akselerasi Peningkatan Kesadaran Berpolitik dalam Menyongsong Tahun Pemilu”. Kegiatan tersebut digelar, Kamis (15/12/2022) di Auditorium IAIN Parepare.

Acara yang dihadiri Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tersebut menghadirkan Syaiful Jihad selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan.

Turut hadir Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Rahmawati sekaligus mewakili Rektor IAIN Parepare dalam membuka kegiatan tersebut, Wakil Dekan I Aris, Wakil Dekan II Fikri, dan jajaran Ketua Program Studi lingkup Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

“Kuliah umum ini merupakan kuliah lanjutan dari sebelumnya yang juga merupakan tokoh penting dari instansi pemerintahan yaitu Mahkamah Agung. Pada kuliah umum kali ini kita menghadirkan salah satu Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan selaku narasumber,” katanya.

“Saya kira ini juga bagian dari tindak lanjut dan implementasi dari MoU dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Relevansinya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memiliki kurang lebih 1.230 orang mahasiswa aktif, kalau ini punya kesadaran politik yang tinggi maka patut menjadi kebanggaan bagi kita semua. Apalagi ada empat prodi, masing-masing memiliki keterkaitan dengan bidang ilmunya, sebagai upaya pengembangan kompetensi khususnya di bidang penyelenggaraan Pemilu,” sambut Rahmawati.

Sementara itu, Syaiful Jihad selaku narasumber dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan banyak memberikan motivasi kepada mahasiswa juga menitipkan banyak harapan terutama perannya dalam demokrasi dan penyelenggaraan pemilu kedepannya.

“Alhamdulillah senang bertemu dengan anak-anakku semua, generasi yang diharapkan mengemban amanah bangsa, amanah agama, dan Amanah negara. Kita mau menyongsong agenda nasional pada Tahun 2024,” ujarnya.

“Ketika berbicara tentang demokrasi dan pemilu, bukan sesuatu yang baru bagi kita ummat Islam. Sehingga jangan lagi ada yang berpikir, bahwa Demokrasi dan Pemilu atau apapun Namanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat secara historis, saat masa setelah Rasulullah SAW wafat terjadi penggantian kekuasaan, melalui proses-proses yang memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda-beda. Tidak satupun diklaim bahwa inilah yang paling benar, tetapi menyesuaikan dengan konteks masyarakatnya,” jelas Syaiful Jihad (da/alf)